 SAYA TIDAK MENCOBA UNTUK MENJADI ORANG YANG BERMANFAAT, TAPI SAYA BERUSAHA UNTUK MENJADI ORANG YANG BERMANFAAT |
Untuk bisa hidup bahagia itu sangat sederhana, cukup dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan nya. " ITULAH KEHIDUPAN YANG SESUNGGUHNYA " |
" SAYA TIDAK INGIN MENCOBA MENJADI ORANG BAIK, TAPI SAYA INGIN SELALU BISA BERUSAHA MENJADI ORANG BAIK "
"The word impossible is not in my dictionary."
Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota).
Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut yaitu:
- polites berarti warga negara.
- politikos berarti kewarganegaraan.
- politike tehne berarti kemahiran politik.
- politike episteme berarti ilmu politik.
Kata ini berpengaruh ke wilayah Romawi sehingga bangsa Romawi memiliki istilah ars politica yang berarti kemahiran tentang masalah masalah kenegaraan. Politik pun dikenal dalam bahasa Arab dengan kata siyasah yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Pengarang kamus al Muhith mengatakan bahwa sustu ar-ra’iyata siyasatan berarti saya memerintahnya dan melarangnya.
Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikan
- Menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebaga usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan (politics). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, hak-hak politik.
- Menujuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (policy). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik keuangan.
- Menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (siyasah).
Di antara ketiga definisi tersebut, tentunya definisi pertama lebih memiliki konotasi negatif dibandingkan definisi kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan orientasi yang pertama adalah politik kekuasaan, untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dalam jalan apapun entah baik entah buruk, dapat menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit yang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan terhadap masyarakat, dimana posisi pemimpin merupakan pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset strategis
Ilmu politik[sunting | sunting sumber]
Teori politik[sunting | sunting sumber]
Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut dan segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.
Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.
Lembaga politik[sunting | sunting sumber]
Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah mengubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
Konsep-konsep politik[2][sunting | sunting sumber]
Ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli, yaitu :
- Klasik. Pada pandangan klasik (Aristoteles) mengemukakan bahwa politik digunakanmasyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memilkinilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Kepentingan umumsering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifatabstrak seperti keadilan, kebenaran dan kebahagiaan. Pandangan klasikdianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itusendiri. kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will, will of all atau kepentingan mayoritas.
- Kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan denganpenyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandangyuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi peranan,negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden.
- Kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari danmempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi oranglain, baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berfikir dan bertindaksesuai dengan orang yang mempengaruhi.Kelemahan dari konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep beraspekpolitik dan yang non politik dan juga kekuasaan hanya salah satu konsepdalam ilmu politik, masih ada konsep ideologi, legitimasi dan konflik.
- Fungsionalisme. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secaraotoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat.Sedangkan menurut Harold Lasswell, politik merupakan who gets, what gets,when gets dan how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakanumum.Kelemahan dari konsep ini adalah ditempatkannya pemerintah sebagaisarana dan wasit terhadap persaingan diantara pelbagai kekuatan politikuntuk mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpamemperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri.
- Konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untukmemengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usahauntuk memengaruhi, mendapatkan dan mempertahankan nilai. Oleh karenaitu sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yangmemperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai. Kelemahan konsepini adalah tidak semua konflik berdimensi politik.
= Partai dan Golongan[sunting | sunting sumber]
Hubungan Internasional[sunting | sunting sumber]
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jenderal PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan memengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).
Konsep Pemenangan Pemilihan Legislatif
PEMETAAN POLITIK
1. Pemetaan Perilaku Pemilih
•Memetakan pemilih berdasarkan demografi dan preferensi politik
(menentukan market, atau konstituen secara tepat dengan mengikuti aturan wilayah dan pandangan politiknya)
•Memetakan isu-isu strategis lokal
(Menyusun Visi dan Misi yang sesuai dengan keadaan masyarakat atau konstituen di daerah pemilihan)
•Memetakan nama-nama yg berpotensi menjadi kawan dan lawan
(Menginventarisir kekuatan dan kelemahan yang berasal baik dari konstituen atau kompetitor)
•Memetakan media komunikasi yg efektif digunakan oleh pemilih
(Penyesuaian penggunaan media dalam dalam memberikan informasi yang bersifat sebagai promosi)
Output: Strategi Mempengaruhi Perilaku Pemilih
2. Pemetaan Jaringan
•Inventarisir Jaringan yang potensial jadi mesin politik
(Internal dan Eksternal, baik dari kader partai internal maupun dari konstituen bebas)
•Memetakan wilayah dari masing2 jaringan
( Jika diperlukan adanya Maping)
•Inventarisir Nama-nama yang memiliki potensi menjadi tim sukses
(susun dan bentuk tim sukses dengan komponen terstruktur)
Ouput: Strategi Mobilisasi
STRATEGI MOBILISASI
A. PEMBANGUNAN JARINGAN DAN ORGAN POLITIK
Ø Design Struktur tim sukses
Ø Pembentukan tim sukses tingkat kecamatan dan desa
Ø Perluasan jaringan sosial.
B. PELATIHAN MANAJEMEN TIM SUKSES
Ø Pemahaman perilaku pemilih,
Ø Organisasi tim sukses,
Ø Media kampanye,
Ø Targeting,
Ø Penyusunan dan evaluasi program
C. PENYUSUNAN PROGRAM PEMENANGAN
Ø Design program kunjungan
Ø Orasi Politik (penyampaian visi dan misi)
Ø Aksi sosial,
Ø Peresmian,
Ø Kontrak politik,
Ø Turnamen,
Ø Pawai,
Ø Hiburan,
Ø Komunikasi tradisional,
Ø Komunikasi multimedia dan alternatif
D. PEMENUHAN PERSYARATAN PENCALONAN
Ø Dukungan partai politik
Ø persyaratan administrasi KPU
E. PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE
F. PEMBENTUKAN TIM SAKSI
G. PEMBENTUKAN TIM MOBILISATOR
TUJUAN :
1. Membangun organisasi pemenangan Caleg yang Efektif dan Efisien
2. Mendesign kerangka kerja organisasi yang jelas dan terukur
3. Menentukan target-target pemenangan dan jadwalnya.
STRATEGI PENCITRAAN
· PEMBENTUKAN MEDIA CENTER
Ø Mengorganisasi program,
Ø Membuat target dan evaluasi program pencitraan kandidat
· STRATEGI KOMUNIKASI MEDIA CETAK, RADIO DAN TELEVISI
Meliputi : Design, contain, timming, volume dan budgeting
(Contoh : Kalender, pamflet, leaflet, sticker, Audiensi ke Surat Kabar atau radio dll)
· STRATEGI KOMUNIKASI MEDIA OUTDOOR
Meliputi : Design, isi, timming, volume, budgeting
(Contoh : Kaos, poster, spanduk, rontag, baliho dll)
· STRATEGI KOMUNIKASI SOSIAL
Meliputi : Design, isi, timming, volume, budgeting
(Sosial media di Internet misal : Facebook, Twiter dll), memperbanyak jumlah kunjungan ke daerah pemilihan, dan pengenalan pribadi serta penyampaian visi dan misi.
· STRATEGI KOMUNIKASI TATAP MUKA
Ø Arisan
Ø Rapat warga (RT, RW, dukuh, dlll)
· STRATEGI KOMUNIKASI ALTERNATIF
Ø Mobilisasi massa melalui seni dan budaya
Ø Mengadakan lomba
Ø Membentuk barisan, pasukan pemenangan
TUJUAN :
1. Membentuk citra diri kandidat sesuai dengan visi, misi dan target pemilih,
2. menentukan media komunikasi politik yang efektif
3. Mendesign isi komunikasi politik
4. Mempengaruhi isi liputan media massa
“Cara promosi paling efektif adalah dari mulut ke mulut. Beriklan itu penting, karena sama dengan berinvestasi. Beriklan politik tidak sama dengan cara kerja petani yang menanam padi lantas 3—4 bulan panen. Beriklan politik seperti menanam jati, lama dan perlu dirawat,”
MAPPING WILAYAH YANG DI GARAP
oleh Tim Pemenangan Caleg atau Tim Sukses.
1. WILAYAH DALAM :
Wilayah ini adalah wilayah dimana domisili anda, yang sangat memungkinkan untuk meraup suara maksimal, dikarenakan faktor populisnya anda di wilayah tersebut, dan menciptakan emosi history ataupun emosi personal.
2. WILAYAH LUAR :
Wilayah ini adalah wilayah yang mengelilingi wilayah domisili anda, di luar RT, RW, dukuh dan desa anda, prosentase raupan suara maksimal sekitar 25% dengan asumsi sosialisai dan kunjungan ke daerah tersebut dalam tingkatan kedua setelah wilayah dalam.
3. WILAYAH TAMBAHAN/ SUPLEMEN:
Wilayah ini adalah wilayah pemanfaatan terhadap, sodara, kawan (kenalan) ,kader dan kader yang ada di luar wilayah anda dan masih termasuk dalam dapil anda. Asumsi sosialisasi dan kunjungan maksimal hanya ± 15% dari total sosialisai dan kunjungan anda selama waktu efektif.
Sehingga pada kesempatan ini pula saya sampaikan konsep baru yang mungkin akan terkesan idealis tetapi sangat realistis dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini yaitu sebuah konsep “Edukasi Politik”
Edukasi Pollitik adalah strategi politik pemenangan Pilkada, Pileg, dan Pemilu dengan memberikan pendidikan atau pelatihan ataupun sebuah stigma atau pandangan politik yang bermartabat dan yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga memiliki efek jangka panjang dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun.
Dengan kata lain Edukasi Politik adalah pemahaman tentang politik baik dilihat dari fungsi atau manfaat, cara atau tata laksana serta implementasinya kepada masyarakat penerima kebijakan yang dihasilkan dari kerja politik.
Saat ini masyarakat terlalu sering dimanfaatkan oleh kepentingan elit politik yang berkuasa sehingga yang terjadi, masyarakat hanya menjadi penonton atas keinginan dan aspirasi mereka yang tidak pernah tercapai.
Peluang inilah yang akhirnya ditangkap oleh elit politik untuk “membeli” suara rakyat untuk mendukung mereka menjabat sebagai DPRD, DPR RI, maupun pemegang kekuasaan lainnya. Dari ketidaktahuan masyarakat tentang politik mengakibatkan kesempatan para caleg, cawali, cabup, cagub dan capres membeli suara tersebut, sehingga yang terjadi di periode mereka memimpin merekapun hanya akan diam tanpa melakukan yang sekiranya bisa membela konstituennya atau rakyat pemilihnya karena mereka merasa sudah membeli suara rakyat yang diwakilinya.
Contoh lain masyarakat kita terlalu sering menikmati hasil di awal dari pada di belakang, sehingga Konsep KeTuhananpun sering dilupakan.
Konsep KeTuhanan merupakan sebuah perintah untuk patuh menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya yang mempunyai hasil di belakang yaitu akherat yang abadi dan yang lebih menyenangkan akan tetapi masyarakat sering tidak menghiraukan kaidah itu dan lebih memilih menikmati yang ada saat ini. Oleh sebab itu perlu ada suatu gebrakan yang berani menantang menuju perubahan yang lebih baik dengan Edukasi Politik.
ASUMSI PENGHITUNGAN SUARA DI DAERAH PEMILIHAN CALEG DPRD I
Jumlah pemilik suara di daerah pemilihan setelah dilakukan pemutakhiran data dari panwaslu
Misal :
1. Jumlah suara (DP4) Kota Yogyakarta tahun 2009 : 341.000 suara
2. Jumlah Kecamatan di Kota Yogyakarta : 14 Kecamatan
2. Jumlah Partai peserta pemilu : 12 partai
3. Rata-rata Caleg/ partai : 7 orang (7 orang x 12 partai = 84 orang)
DP4 : Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
Penghitungan :
341.000 suara : 14 kecamatan = 24.358 suara / kecamatan (Rata-rata dapil terdiri dari 3 kecamatan)
24.358 suara x 3 kecamatan = 73.074 suara
73.074 suara : 12 partai = 6990 suara/partai
6990 suara : 7 orang (caleg) = 870 suara
Jika total suara terbagi seperti diatas maka tidak akan ada calon legislatif yang memperoleh suara absolut atau mutlak, dan ini bisa dipastikan akan terjadi.
Sehingga yang sangat dimungkinkan dilakukan oleh masing-masing caleg adalah optimalisasi perolehan suara di daerah domisilinya, dan apabila yang terjadi di tiap dapil mendapat jatah kuota anggota legilatif sebanyak 9-10 orang maka nilai suara amanpun akan berubah. Dalam hal ini dapat saya contohkan seperti dibawah ini :
v Dapil memiliki 73.074 suara
v 12 partai peserta pemilu
Kuota anggota legislatif tiap-tiap dapil misal 9 orang, berarti 73.074:12 partai = 6090 suara dan dibagi kepada 9 orang dan misal masing –masing mendapat nilai yang sama yaitu 677suara tiap caleg tiap partai, Maka Angka atau suara 677 tersebut merupaka angka 50% untuk jadi anggota dewan, sehingga mesin politik atau tim sukses harus mampu mencapai target 50% plus 1 untuk dapat mengamankan 1 kursi.
Dengan asumsi total suara belum dikurangi dengan kemungkinannya yang suara rusak, suara tidak digunakan atau abstain, maka sangat dimungkinkan perhitungan suaru tersebut juga akan mengalami perubahan, akan tetapi kewajiban tim sukses minimal mampu mencapai suara aman untuk mendapatkan 1 kursi.
Diawal saya sebutkan untuk optimalisasi jumlah suara maka caleg wajib optimalisasi raupan suara di daerah domisillinya, dikarenakan tingkat populis caleg dan emosi personal mudah di dapat dari masyarakat sekitar dimana anda tinggal.
Dalam pencapaian suara untuk memenangkan salah seorang kandidat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan :
1. Push Political Marketing : strategi pemasaran produk politik secara langsung ke pemilih
2. Pull Political Marketing : Strategi penyampaian pesan yang dilakukan melalui media massa baik elektronik, cetak, luar ruang, Mobile +Internet.
3. Pass Political Marketing : Strategi penyampaian pesan melalui individu, kelompok atau organisasi yang mempunyai pengaruh.
Komentar
Posting Komentar